Tanggapi Pernyataan Hashim Soal Pembagian Menteri, AHY: “Itu Belum Jadi Urgensi Kami”

Semarang, Jawa Tengah: Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa partainya belum memiliki urgensi soal pembahasan posisi menteri. Hal ini disampaikan AHY kepada awak media ketika ditanya mengenai pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo tentang pembahasan posisi menteri, di Hotel @Hom, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4) malam.

“Sampai dengan hari ini, Partai Demokrat belum merasa itu menjadi urgensi. Karena yang harus diperjuangkan terlebih dahulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh Tanah Air hari ini dan lima tahun mendatang. Itulah ikhtiar dan perjuangan politik sampai dengan 17 April nanti,” tutur AHY.

“Lagi-lagi kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tetapi hari ini urgensinya belum di sana. Karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa posisinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat, di mana rakyat berharap sekali ada sebuah semangat perubahan yang terlepas dari seolah-seolah hanya bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan oleh parpol-parpol dalam pemilu ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Komandan Kogasma menyampaikan bahwa memang Partai Demokrat sama seperti partai politik pengusung Prabowo-Sandi lainnya, telah ditawarkan secara langsung oleh Prabowo, namun hal ini dalam konteks membangun koalisi ketika itu.

“Yang jelas, tentulah dalam sisi politik pragmatisnya, pada akhirnya kita ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik, yang memiliki kapasitas dan integritas untuk melakukan perubahan-perubahan di tingkat pusat. Kami juga mendapatkan tawaran seperti itu,” ujar AHY.

AHY menjelaskan posisi partainya dalam koalisi Prabowo-Sandi hingga sampai saat ini. “Partai Demokrat sampai dengan hari ini terus menjadi bagian dari koalisi Prabowo-Sandi yang ingin menghadirkan program-program yang pro rakyat. Kami ingin fokus dulu di sana. Kalau sudah selesai tanggal 17 April, barulah kita berbicara bagaimana kemudian pemerintahan nasional mendatang ini bisa lebih adaptif dan juga lebih efektif dalam menjalankan birokrasi roda pemerintahan yang semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan semua sekali lagi untuk melayani rakyat kita,” AHY menjelaskan.

“Kami ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat, dan sekaligus Partai Demokrat juga ingin menghadirkan solusi termasuk melalui 14 Prioritas untuk Rakyat, dimana itu semua kita berhaap ada peningkatan kualitas hidup rakyat, kurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan juga hal-hal lain terkait kesejahteraan dan keadilan di negeri ini,” imbuhnya. (rilis/wan)