SBY: 2019, Skenario Bisa Banyak

Rakyat Merdeka mewawancarai secara eksklusif Presiden keenam RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait banyak hal, termasuk soal pertemuannya dengan Presiden kelima RI, Ibu Megawati Soekarnoputri. Berikut petikan wawancaranya:

Pak SBY, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, terutama berkaitan dengan politik Indonesia menuju Pemilu 2019. Namun, saya akan mulai dari kehadiran Pak SBY di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus yang lalu. Banyak yang bilang itu sebuah pertemuan politik yang bersejarah, terutama antara Pak SBY dengan Ibu Megawati. Benarkah begitu?

Mungkin tidak seseram itu. Juga tidak sangat luar biasa. Saya datang memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk hadir dalam peringatan detik-detik proklamasi tahun ini. Kebetulan saya sedang berada di Jakarta, tentu undangan itu dengan senang hati saya penuhi. Selama ini, beberapa kali saya juga menghadiri undangan Pak Jokowi atau bersama-sama dalam satu forum. Pak Jokowi adalah Presiden kita saat ini. Karenanya, saya wajib menghormati beliau…

Sebenarnya apakah seorang mantan Presiden wajib menghadiri acara Pidato Presiden di hadapan MPR, DPR dan DPD setiap tanggal 16 Agustus, dan juga upacara detik-detik proklamasi di Istana?

Tidak wajib. Tidak ada keharusan menurut undang-undang. Selama 10 tahun menjadi Presiden Indonesia dulu, ingat saya Gus Dur pernah sekali hadir di Istana Merdeka. Pak Habibie dua kali hadir dalam Pidato Kenegaraan di Senayan. Sedangkan Ibu Megawati tidak pernah, baik di Istana maupun di Senayan. Tetapi, ketidakhadiran beliau-beliau itu tak boleh disalahkan. Mungkin ada kegiatan lain, mungkin pula ada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dari bahasa tubuh yang terlihat, ada yang bilang Pak Jokowi dengan Pak SBY “hangat”, sedangkan Ibu Megawati dengan Pak SBY “dingin”. Saya ingin mendengar sendiri dari Pak SBY. Benarkah?

(SBY hanya tersenyum, tak menjawab…)

Apa memang tidak ada pembicaraan khusus antara Pak SBY dengan Bu Mega selama berada di Istana kemarin?

Tuhan belum menakdirkan. Sejarah belum memberi peluang.

Tapi apa memang tidak ada nuansa politiknya Pak, kehadiran Pak SBY di Istana tanggal 17 Agustus yang lalu? Banyak yang bilang, SBY, dan juga Demokrat, mulai merapat ke Istana…

Itulah politik kita. Ketika dulu saya tidak hadir di Istana, banyak komentar yang negatif. Sekarang, giliran saya hadir di sana, ada pula yang bercuriga ada motif politiknya. Tapi saya sudah kenyang makan asam-garamnya politik. Begini ya… saya bukan termasuk golongan yang ikut ke mana pun angin bertiup. Seperti nyanyian “di sini senang, di sana senang”. Tidaklah… Saya punya keyakinan dan prinsip yang saya pegang teguh.

Kalau hubungan Pak SBY dengan Presiden Jokowi sendiri seperti apa Pak?

Tidak ada permusuhan pribadi antara saya dengan Pak Jokowi. Barangkali ada sejumlah perbedaan dalam memimpin negara dan menjalankan pemerintahan. Misalnya dalam pendekatan dan kebijakan yang diambil. Tetapi, semua itu adalah hak beliau. Pak Jokowilah yang kelak akan mempertanggung jawabkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada rakyat Indonesia. Seperti saya dulu. Sungguhpun ada perbedaan pandangan antara kami berdua, tak boleh menghalang-halangi silaturahim di antara saya dan Pak Jokowi. Saya harus tetap menghormati beliau sebagai Kepala Negara.

Baik Pak. Kita berganti topik. Pak SBY, nampaknya politik kita makin hangat, padahal pemilu masih 2 tahun lagi…

Menurut saya wajar-wajar saja. Politik kan memang begitu. Ingat, pemungutan suara untuk Pemilu 2019 jatuh pada bulan April 2019. Jadi, hitung-hitung kurang dari dua tahun. Apalagi pemilunya serentak.

Nampaknya hanya akan ada 2 pasang Capres-Cawapres un­tuk Pilpres 2019. Jokowi akan kembali berhadapan dengan Prabowo. Head-to-head. Betul begitu Pak?

Ya, itu skenario yang paling mungkin. Jika formasi dan peta politik tahun 2019 masih sama dengan peta politik tahun 2017 ini, nampaknya hal begitu akan terjadi lagi. Ini konsekuensi dari penetapan presidential threshold (PT) 20 % dalam UU Pemilu kita.

Berarti tertutup munculnya Capres lain, selain Jokowi dan Prabowo…

Tidak. Atau belum tentu. Tetap masih ada kemungkinan tampilnya Capres lain. In politics anything is possible. Saya melihat, skenario lain bisa terjadi. Bisa banyak skenario.

Bagaimana logikanya? 6 partai politik pendukung pemerintah akan mengusung pasangan Jokowi dan Cawapres yang ditentukan. Tinggal 4 parpol, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS yang hanya bisa mengusung satu pasangan calon.

Siapa yang bisa menjamin 6 parpol pendukung pemerintah akan tetap kompak dan pasti dukung Pak Jokowi? Apalagi jika ada keinginan pemimpin partai-partai tertentu yang tidak bisa dicapai. Mungkin partai tersebut akan balik kanan dan bikin formasi lain.

Konkretnya bagaimana?

Begini ya. Partai-partai pendukung Pak Jokowi sangat mungkin punya keinginan untuk mendapatkan kursi Wapres. Bisa Ketua Umumnya sendiri, bisa juga tokoh yang lain. Nah, jika Pak Jokowi menetapkan Cawapresnya si A, kan yang lain bisa kecewa.

Bicara Cawapres tahun 2019, menurut Pak SBY, yang menentukan Jokowi atau Megawati? Atau, bisakah Jokowi menentukan sendiri Cawapres pilihannya?

Saya tidak tahu.

Menurut bisik-bisik di luar, di samping Puan Maharani sebagai calon kuat Cawapres Jokowi mendatang, tokoh-tokoh non parpol pun juga punya harapan dan ambisi untuk diajak Jokowi menjadi Cawapresnya. Ada yang bilang Luhut Panjaitan, Sri Mulyani, Gatot Nurmantyo, Tito Karnavian, Wiranto, Surya Paloh, Osman Sapta dan lain-lain. Apa mungkin Jokowi akan memilih salah satu dari mereka?

Orang punya harapan itu sah. Jangan disalahkan. Nah, kalau ditanya apakah mungkin Cawapres Pak Jokowi bukan dari parpol, kembali, jawaban saya “dalam politik segala sesuatu itu… mungkin”. Jadi, saya berani mengatakan bahwa skenario Pilpres 2019 bukan hanya satu. Bisa banyak.

Berarti banyak yang ingin memiliki kedekatan khusus dan mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi, siapa tahu bisa dipilih …

Kalau itu, saya tak perlu berkomentar… (SBY tersenyum)

Sekarang beralih ke kubu yang lain. Apakah pasti Prabowo akan maju lagi sebagai Capres, dan menantang Jokowi lagi?

Yang bisa menjawab Pak Prabowo sendiri.

Saat ini mulai digosipkan bahwa Prabowo akan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono  sebagai Capres-Cawapres. Terutama setelah pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas akhir Juli lalu.

Dalam pertemuan antara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat di Cikeas, tak dibicarakan soal Pilpres 2019. Termasuk yang ka­tanya Gerindra akan berkoalisi dengan Demokrat dalam Pilpres mendatang. Termasuk pula yang diisukan Prabowo akan mengajak Agus Yudhoyono sebagai Cawapresnya. Bukan itu substansi yang kami bicarakan

Apa substansi pembicaraannya?

Kami, Gerindra dan Demokrat, akan ikut mengawal perjalanan bangsa ini ke depan. Ikut mengawal pula pemerintahan Presiden Jokowi. Mengawal agar sukses dan tidak gagal. Salah satu bentuk pengawalan adalah kalau kebijakan pemerintah benar dan sesuai aspirasi rakyat banyak, kami akan dukung penuh. Tetapi, kalau sebaliknya, kami akan kritisi dan koreksi. Berbahaya jika tidak ada yang berani menyampaikan koreksi dan kritik di negara demokrasi ini.

Apa maksudnya Pak?

Ingat pelajaran sejarah di negeri kita. Di akhir masa pengabdiannya, Bung Karno dan Pak Harto, 2 pemimpin besar yang amat kuat (strong leaders) dan yang banyak sekali jasanya… harus mengalami nasib yang tidak baik. Mengapa? Waktu itu politik bersifat sangat otoritarian. Ruang demokrasi sempit. Tak ada yang berani sampaikan koreksi, karena takut ditindak. Saya ingin Pak Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan sukses, dan tidak tersandung di tengah jalan. Komitmen Partai Demokrat sejak Kongres Surabaya tahun 2015 tidak berubah. Ada juga contoh lain.

Yang mana?

Ketika Presiden Wahid punya keinginan keluarkan dekrit untuk membubarkan DPR dan MPR, sebagai Menko Polsoskam saya selalu menentangnya. Memang perlakuan banyak pihak kepada Gus Dur sering terlaluan. Crossed the line. Namun, dengan baik saya sampaikan kepada beliau bahwa sesuai konstitusi membubarkan DPR dan MPR itu tidak dimungkinkan. Tetapi, setelah 5 bulan saya mengawal Gus Dur untuk tidak keluarkan dekrit, bulan Mei 2001 saya diberhentikan dari jabatan saya. Dua bulan kemudian beliau jatuh. Saya sedih, karena sesungguhnya banyak pikiran Gus Dur yang baik dan penting untuk bangsa ini. Bukan hanya komitmen beliau yang tinggi terhadap pluralisme dan egalitarianisme, tetapi juga penolakan beliau terhadap ajaran yang ekstrem. Terus terang itu semua juga merupakan paham dan sikap saya.

Jadi kritik dan koreksi itu ada gunanya…

Benar. Pemimpin tidak boleh hanya mendengarkan yang selalu setuju apa pun yang dilakukannya. Sebaliknya, jangan cepat marah, membenci dan kemudian memusuhi siapapun yang menyarankan sesuatu yang tidak mengenakkan. Yang tidak menyenangkan.

Soal menghadapi kritik dan hujatan, Pak SBY selama menjadi Presiden dulu sudah lulus ya Pak?

Alhamdulillah. Memang tak mudah. Karena itu, saya sering katakan bahwa sabar saja tidak cukup bagi seorang Presiden. Harus sangat sabar. Lagi pula, kritik dan koreksi itu justru bermanfaat agar saya tidak salah langkah. Tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, sistem dan aturan hukum. Sikap saya yang hati-hati dan taat aturan itu dulu dikritik sebagai kurang berani dan kurang tegas.

Satu bulan terakhir ini politik kembali memanas akibat pernyataan politisi Partai Nasdem Viktor Laiskodat, yang intinya menuduh 4 parpol, termasuk Partai Demokrat, sebagai partai yang mendukung “khilafah”, yang kemudian bisa ditafsirkan anti Pancasila dan NKRI. Kalau tidak salah, tiga partai lain, Gerindra, PAN dan PKS telah menggugat secara hukum atas pernyataan yang dianggap sangat merugikan nama baik mereka. Apa tanggapan Demokrat, khususnya Pak SBY sendiri?

Itu pernyataan yang sangat gegabah. Sangat merugikan nama baik Demokrat. Yang jelas, pernyataan itu salah. Tetapi, kami memilih untuk tidak langsung membawanya ke ranah hukum…

Mengapa Pak?

Menurut pandangan saya, demokrasi itu membuka ruang untuk dialog. Dialog politik tentunya. Kalau setiap isu langsung dibawa ke ranah hukum, akan banyak sekali kegiatan gugat-menggugat di pengadilan. Padahal, masih tersedia ruang untuk kami memberikan tanggapan dan meminta klarifikasi. Termasuk tuntutan politik agar yang bersangkutan mencabut pernyataannya dan meminta maaf.

Jadi Pak SBY mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar?

Jelas. Sangat tidak benar. Sejak kelahirannya 9 September 2001 yang lalu, Partai Demokrat berdasar dan berasaskan Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kesemua itu juga tercermin dalam Manifesto Politik Partai Demokrat dan juga AD & ART. Bahkan mars partai pun secara eksplisit menyebutkannya. Nah, kalau soal khilafah pengertian­nya bisa berbeda-beda. Tetapi, kalau memang ada organisasi Islam menganut paham khilafah yang diartikan sebagai tidak mengakui negara dengan dasar negaranya (Pancasila), dengan konstitusinya UUD 1945, dengan pemimpin dan pemerintahannya yang sah, bahkan dengan bendera negara, bahasa negara, lambang negara dan lagu kebangsaan yang semuanya dicantumkan dalam konstitusi, ya tidak dibenarkan hidup di negeri ini. Sikap Partai Demokrat jelas dan tegas. Kalau memang organisasi itu ada, ya tidak salah pemerintah membubarkan. Tentunya tindakan itu diambil setelah melalui proses hukum atau aturan yang diatur dalam undang-undang.

Jadi tetap melalui proses hukum…

Ya. Indonesia adalah negara hukum. Itu pasal 1 dalam UUD 1945. Kalau negara dan pemerintah tidak tertib hukum, sangat mungkin tindakan dan prosesnya keliru. Tidak objektif. Ingat, dalam dunia nyata, kepentingan politik tidak selalu sama dengan hukum, kebenaran dan keadilan.

Kalau tuduhan itu dikaitkan dengan penolakan terhadap UU Ormas kemarin…

Nah, barangkali di situ per­masalahannya. Jangan suka mengembangkan logika yang bengkok. Kalau ada kritik terhadap sejumlah materi UU Ormas jangan langsung dihakimi sebagai anti-Pancasila. Anti-NKRI. Dan juga anti-kebhinnekaan. Bagi Demokrat, yang namanya Pancasila, NKRI, Pembukaan UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika itu juga “harga mati”. Kalau menyangkut radikalisme dan terorisme, mosok masih menyangsikan ketegasan sikap saya dan juga Partai Demokrat.

Ketika masih menjadi Presiden, 2 kali kendaraan yang saya naiki dibayang-bayangi oleh kelompok teroris. Bahkan rumah saya di Cikeas hampir diledakkan dengan bom mobil berkekuatan sangat tinggi, yang Alhamdulillah berhasil digagalkan oleh Polri kita. Itu semua akibat sikap tegas saya dalam melakukan pemberantasan terorisme. Tetapi, bagaimanapun negara tak boleh begitu saja mengenyahkan dan mengenyampingkan nilai-nilai demokrasi, hak-hak asasi manusia dan the rule of law. Di samping itu, di negeri ini negara juga tak boleh membenci sebuah agama, agama apapun. Lindungi semuanya. Jika pemeluk-pemeluknya ada yang salah, luruskan. Negara tidak boleh anti-Islam, anti-Kristen dan anti-agama yang lain. Tidak boleh pula anti-etnis Tionghoa atau anti-etnis Arab. Mereka semua bagian dari keluarga besar bangsa. Ada satu hal yang saya sedih …

Apa itu Pak?

Waktu pemilihan Gubernur Jakarta yang lalu, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba dibangun isu besar-besaran, seolah-olah SBY anti-Tionghoa… Kalau komunitas Tionghoa jujur, setelah Gus Dur memulai kembali perayaan Imlek dan Ibu Megawati menetapkan Imlek sebagai hari libur, maka semua perangkat perundangan yang dinilai mendiskriminasi etnis Tionghoa di era pemerintahan yang saya pimpin telah kita hentikan. Bahkan saya keluarkan Perpres, yang intinya rakyat saya ajak untuk menggunakan istilah Tionghoa, dan bukan “Cina” yang komunitas Tionghoa merasa tidak nyaman. Hubungan saya dengan umat Konghucu, yang sebagian besar pemeluknya adalah etnis Tionghoa, juga baik. Dalam hati saya, cepat sekali ya melupakan sejarah. Atau, habis manis sepah dibuang …

Ada juga yang menyalahkan pemerintahan SBY karena HTI tidak dibubarkan. Kurang keras terhadap radikalisme. Apa tanggapan Pak SBY?

Saya juga mendengar pernyataan seperti itu dari sejumlah kalangan. Di era pemerintahan yang saya pimpin, yang menjadi ancaman nyata bukan HTI. Ancaman yang sangat serius adalah terorisme yang bersinggungan dengan Jama’ah Islamiyah. Sejarah mencatat, dengan sangat tegas perang terhadap terorisme kita lakukan besar-besaran. Semua tokoh puncak terorisme Indonesia bahkan Asia tenggara, dapat kita lumpuhkan. Negara, termasuk BIN, Polisi dan TNI bersatu dan berkolaborasi untuk melaksanakan pemberantasan terorisme, termasuk merusak sel-sel dan kantong-kantong terorisme dan radikalisme. Polisi telah menggagalkan belasan mungkin juga puluhan aksi terorisme yang sudah siap untuk dilakukan. Di samping itu, negara juga menindak sejumlah pimpinan ormas Islam kerena nyata-nyata melanggar hukum. Jadi, bukan politik. Semangatnya adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tidak memusuhi Islam. Negara tidak boleh memilih sikap phobi. Misalnya Islamophobia, Kristenphobia atau phobi terhadap agama mana pun yang ada di negeri ini.

Jadi Pak SBY setuju atas pembubaran HTI?

Jika pemerintah memang telah berkeyakinan bahwa HTI, atau ormas mana pun, benar-benar bertentangan dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan UU yang lain, yang kesimpulannya itu berdasarkan proses hukum yang berlaku, saya setuju. Yang sedang mengemban amanah saat ini adalah pemerintahan Presiden Jokowi, jadi silakan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang penting, jangan selalu menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Tidak baik. Dulu, setiap saya mengambil keputusan dan kebijakan, misalnya melunasi hutang IMF, mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, mengakhiri embargo militer oleh negara-negara Barat, mengatasi tuntutan pelanggaran HAM Indonesia di Timor Timur oleh PBB, dan menaikkan harga BBM sebesar 140% di tahun 2005 karena fiskal kita hampir ambruk, saya tidak pernah, tidak pernah menyalahkan pemerintah sebelumnya.

Baik, Pak. Kembali ke isu Pilpres 2019. Apakah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin maju untuk menjadi Capres atau Cawapres.

Yang paling tepat menjawab pertanyan Anda, ya AHY sendiri. Jangan dikira saya selalu dan serba bisa mengarahkan ataupun memaksakan kehendak saya kepada AHY. Dia sudah mandiri. Dia punya pilihannya sendiri. Yang saya tahu, AHY sangat tahu di mana posisinya saat ini. Di tahun 2019 mendatang dia juga tidak punya ambisi yang terlalu jauh yang melampaui kepatutannya. Perjalanannya masih panjang. Dia punya time line untuk membangun karier politiknya. Saya juga percaya pada takdir Tuhan, Allah SWT, terhadap nasib dan masa depan seseorang. Meskipun seseorang itu harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mengubah nasibnya.

Tapi nampaknya oleh Partai Demokrat, AHY ditetapkan sebagai the future leader. Bahkan dijagokan untuk maju dalam Pemilu 2019 nanti. Apa penjelasan Pak SBY?

Para kader Demokrat memang punya harapan yang tinggi terhadap AHY. Tak salah jika partai ingin punya icon dan jago yang diunggulkan. Saya kira partai lain pun begitu. Terus terang ketika nama AHY muncul, Demokrat memiliki moril dan semangat yang tinggi bahwa partainya, di masa depan, bisa berkiprah di panggung politik nasional. Namun, saya pastikan belum ada pembicaraan resmi tentang siapa yang akan diusung atau didukung oleh Demokrat dalam Pilpres 2019 mendatang. Lagi pula, kalau bicara kader Demokrat, kami juga punya sejumlah tokoh yang memiliki kelebihan.

Berarti Demokrat bisa mendukung Capres manapun?

Bisa saja. Secara teori bisa. Demokrat bisa saja usung Pak Jokowi, atau Pak Prabowo, ataupun tokoh lain. Yang penting kami yakin bahwa yang didukung itu bisa dan mampu membikin Indonesia lebih baik. Lebih maju. Lebih kuat ekonominya. Lebih meningkat taraf hidup rakyatnya. Lebih adil penegakan hukumnya. Lebih baik demokrasinya. Juga lebih dihormati oleh dunia.

Pertanyaan terakhir tentang UU Pemilu, khususnya soal ambang batas Presiden (presidential threshold) yang ditetapkan sebesar 20 %. Pak SBY dan Demokrat dikritik sebagai tidak konsisten karena PT 20 % itu sudah berlaku sejak Pilpres 2009. Apa penjelasannya …

Pernyataan itu misleading. Atau menyesatkan. Mungkin lebih tepatnya, disesatkan. Saya harap saudara-saudaraku rakyat Indonesia mengerti posisi dan pandangan Partai Demokrat. Kami tidak setuju ada PT, berapa pun besarnya, apakah 20 %, 10 %, ataupun 5 %, kalau pemilunya serentak. Pemilu 2009 Demokrat setuju PT 20 %, karena pemilu tidak serentak. Pemilu 2014 Demokrat setuju PT 20 % , karena pemilunya juga tidak serentak. Artinya, pemilu legislatif dilaksanakan dulu, baru pemilihan Presiden. Hasil suara partai-partai politik dalam pileg dijadikan dasar perhitungan, siapa saja yang punya kekuatan 20 % untuk mengusung seorang Capres. Pemilu 2009, Partai Demokrat bisa maju sendiri karena perolehan kami 21 %. Pemilu 2014 PDIP (ditambah satu partai saja) bisa maju sendiri karena perolehannya 19 %. Nah, dalam Pemilu 2019 mendatang perolehan atau suara partai politik belum ada. Belum tahu. Karenanya, yang masuk akal, dalam pemilu serentak ya tidak ada PT.

Berarti menurut Demokrat tidak logis menggunakan hasil suara Pemilu Legislatif 2014?

Sangat tidak logis. Apa dasarnya? Pahami konstitusi, bahwa siklus kepemimpinan nasional, regularitas demokrasi dan pergantian perangkat kenegaraan yang dipilih oleh rakyat itu paketnya 5 tahun sekali. Jadi, paket Pemilu 2014 akan berakhir pada tahun 2019. Tutup buku. Jangan dijadikan dasar untuk 5 tahun berikutnya lagi. Ibarat nonton bioskop, PT 20 % sudah digunakan untuk usung pasangan Jokowi-JK dan pasangan Prabowo-Hatta. Karcisnya sudah disobek. Mosok mau digunakan lagi …

Kalau begitu Demokrat masih berharap MK bisa membatalkan PT 20 % itu …

Ya. Sekali lagi bukan soal angka 20 %. Tetapi tidak logisnya ada PT dalam pemilu serentak, dan apalagi menggunakan hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Yang sudah lewat. Semoga saja MK berpikir jernih, logis dan rasional.

Kalau MK menolak gugatan terhadap PT 20 %, dan mengukuhkan PT 20 % untuk Pilpres 2019 mendatang Pak?

(Berdiam sejenak)… Saya kalah. Namun, saya akan patuh dan menghormati putusan MK. Saya seorang demokrat dan ksatria. Kekalahan dalam demokrasi harus diterima secara lapang dada. Tak baik menyimpan amarah, benci dan dendam sepanjang masa. Karakter demikian tak menggambarkan insan yang mencintai demokrasi dan menganut Pancasila. Yang penting sejarah mencatat bahwa ada warga negara yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono, yang memiliki pemikiran berbeda dengan mereka yang menetapkan sebuah PT dalam pemilu serentak, dan menggunakan dasar 20 % itu sebagai PT dari pemilu 5 tahun sebelumnya. Seorang warga negara yang hampir 15 tahun berkecimpung di dunia pemerintahan, baik sebagai Menteri maupun Presiden, yang kaya dengan pemikiran, penggodokan dan penetapan berbagai Undang-Undang di negeri ini. Meskipun kali ini, dalam UU Pemilu 2017 ini, warga negara itu kalah. ***

(rmol)