Rindu Kebijakan Ekonomi Era SBY

Saya baca berita di media massa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah angkat bicara terkait pembangunan infrastruktur dan perekonomian Indonesia. Tanggapan ini terbit dari pertanyaan awak media saat kegiatan SBY Tour De Jabar di Lembang, Kamis (22/3/2018), dan tentu saja aspirasi dan harapan masyarakat yang SBY serap selama melakukan perjalanan #SBYTourDeJabar

Inti dari pandangan SBY adalah saat kondisi perekonomian melambat seperti sekarang ini, pemerintah hendaknya berani merevisi rencana strategis pembangunan infrastruktur, sehingga ada anggaran untuk subsidi rakyat miskin yang saat ini daya belinya sedang anjlok. Saya amat mengapresiasi saran Presiden ke-6 RI itu. Saran SBY amat masuk logika saya

Saya juga membaca, secara santun SBY menjabarkan posisinya saat ini. SBY menegaskan presiden definitif. Dan setiap presiden dan pemerintah memang memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan ekonominya. Sah-sah saja! Tidak boleh disalahkan apabila Jokowi memiliki strategi pembangunan yang berbeda dari SBY.

Tetapi sebagai seorang negarawan, Presiden ke-6 RI, Ketua Umum partai Demokrat, dan seorang warganegara yang mencintai negeri ini, SBY wajib membentangkan pandangannya. Terlebih apabila pandangan itu sebagai tanggapan atas harapan dan aspirasi masyarakat yang ingin kehidupanya lebih baik lagi. Ya, saya membaca pula tempo hari, seribuan ibu-ibu majlis taklim se-Purwakarta mengeluh terkait menurunnya daya beli.

Jujur saja, saya melihat strategi pembangunan ekonomi di era SBY jauh lebih berdampak positif ketimbang hari ini. SBY punya 4 strategi pembangunan ekonomi yang saling terkait dan dilaksanakan beriringan: yakni pro-growth (pro pertumbuhan ekonomi), pro-job (pro pembukaan lapangan kerja), pro-poor (pro pengentasan kemiskinan, dan pro-enviroment (pro menjaga lingkungan).

Tidak bisa disangkal dampak dari 4 strategi pembangunan ekonomi era SBY ini. Pertumbuhan ekonomi tumbuh rata-rata 6%, lapangan kerja dibuka luas, angka kemiskinan menurun, dan semua itu dilakukan dengan cara menjaga lingkungan hidup. Alhasil daya beli masyarakat meningkat, perekonomian menggeliat, dan akhirnya kembali mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah hari ini, utamanya jalan dan perhubungan, tidak salah. Pasti ada gunanya. Tapi sebesar apa porsi anggaran infrastruktur yang tepat saat  perekonomian sedang lesu begini?

Ilustrasinya begini. Pelambatan perekonomian akan berdampak pada melambatnya perkembangan sektor rill, akibatnya lapangan pekerjaaan kurang terbuka, atau perusahaan terpaksa menekan gaji buruhnya. Dampaknya penghasilan masyarakat menurun, sehingga daya beli pun melemah. Saat daya beli masyarakat melemah secara otomatis sektor rill yang sudah lemah itu akan semakin tidak menggeliat.

Jangan tertipu dengan kilah daya beli turun karena terjadi peralihan dari belanja konvensional ke belanja online. Jika kita berkunjung ke pelosok tanah air, utamanya di kawasan pedesaan, mereka pasti akan mengeluh akan turunnya daya beli. Masyarakat bergaji besar atau kalangan menengah ke atas barangkali tidak terlalu terimbas, tetapi bagi masyarakat miskin dampaknya besar sekali.

Jadi, betapa naifnya apabila pada posisi ekonomi lesu begini, pemerintah malah memaksakan proyek-proyek mercuar yang menyedot banyak anggaran APBN. Pada posisi ekonomi lesu seperti saat ini, saya amat mendukung pendapat SBY: infrastruktur penting, tetapi membantu rakyat kecil yang sedang terbelit ekonomi lebih penting.

Saat ini bukan saatnya pemerintah untuk berlepas tangan. Pemerintah bisa memberikan insentif misalnya penurunan pajak bagi dunia usaha dan UMKM, harga produk bisa ditekan atau ruang lebih anggaran itu bisa disalurkan untuk meningkatkan gaji buruh.

Perlu ada subsidi bagi rakyat miskin, subsidi yang berorientasi mengungkit perekonomian rakyat kecil. Saya ingat sekali, saat pemerintahan SBY hendak menaikan harga BBM, yang akan berimbas pada kenaikan harga, diberlakukan Bantuan Langsung Tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Dari mana uangnya? Dari pemotongan sebagian anggaran infrastruktur itu. Pemerintah mesti berani merevisi rencana strategisnya. Pilihan proyek infrastruktur prioritas, sementara sisanya ditunda tahun depan. Kelebihan anggaran itu salurkan untuk subsidi rakyat miskin.

Akan muncul pro dan kotra? Tentulah iya. Tapi di mana letak salahnya memberikan subsidi bagi rakyat miskin? Apa salahnya kebijakan subsidi bila itu tepat sasaran. Bukankah konstitusi menyebut fakir miskin dipelihara oleh Negara, bukan diabaikan oleh Negara?

(Arif Rahman, warganet bermukim di Bandung/PolitikToday/dik)