Perang Korea ke-2 Bisa Dicegah

Oleh: Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono*)

Ketegangan dan bahkan bayang-bayang terjadinya perang terbuka di semenanjung Korea bukanlah hal yang baru. Itulah sebabnya, konflik di Korea sering disebut sebagai salah satu flash point yang bisa menyulut terjadinya perang di kawasan Asia Timur, bahkan lebih menyeramkan ~ meletusnya Perang Dunia ke-3.

Dua tahun yang lalu saya pernah menyampaikan prediksi bahwa Korea Utara dengan pemimpinnya Kim Jong Un adalah salah satu game changer (pengubah jalannya sejarah) di abad 21 ini. Kali ini, seiring panasnya situasi dan ketegangan yang amat tinggi antara Korea Utara dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, saya harus mengatakan lagi bahwa situasi di kawasan Asia Timur benar-benar berada dalam keadaan bahaya. Artinya, peperangan terbuka setiap saat bisa terjadi.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah perang besar antara Korea Utara (dengan negara-negara pendukungnya) dengan Amerika Serikat bersama sekutunya, akan benar-benar terjadi? Kemudian, pertanyaan berikutnya apakah peperangan itu masih bisa dicegah? Inilah 2 pertanyaan kritis yang perlu kita jawab.

Meskipun segala sesuatu bisa terjadi, dalam arti bisa saja perang tersebut tak terelakkan akan terjadi, ataupun sebaliknya tak akan terjadi, saya memiliki pandangan sebagai berikut. Pertama, kalau yang akan terjadi di hari-hari mendatang adalah sebatas perang retorika ~ gertak menggertak dan ancam- mengancam, maka perang yang ditakutkan banyak kalangan itu tak akan terjadi. Tetapi, jika baik Kim Jong Un maupun Trump sudah mengeluarkan instruksi agar militernya bersiap melakukan aksi ofensif, baik dengan atau tanpa penggunaan kekuatan senjata nuklir, situasi memang menjadi serius. Situasi seperti ini tinggal “menunggu” terjadinya pemicu (trigger).

Pemicu pertama jika ada komando resmi dari pemimpin puncak kedua negara yang berhadapan itu untuk melancarkan serangan. Nah, di sini salah satu atau keduanya bisa miscalculate (salah perhitungan). Ingat miskalkulasi sering terjadi di seluruh dunia, karena kesalahan intelijen, pemimpin yang sangat emosional dan kurang perhitungan, tidak berjalannya mekanisme pengambilan keputusan di masa krisis pada tingkat puncak dan lain-lain.

Jika Korea Utara benar-benar meluncurkan peluru kendalinya ke dekat Guam, keputusan dan tindakan itu bisa merupakan big miscalculation. Di sisi lain, balasan yang bakal dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap serangan rudal Korut ke Guam itu jika tidak tepat dosisnya, dan keliru pula pilihannya, pihak Amerika Serikat pun bisa salah hitung.

Pemicu yang kedua, sering justru tak terbayangkan dan terencanakan. Misalnya, tanpa perintah dan otoritas yang jelas tiba-tiba ada prajurit atau komandan satuan militer di lapangan, baik satuan angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara, yang tiba-tiba menembaki musuh yang ada di depan mereka. Inilah yang sering saya sebut sebagai unexpected incident on the ground. Dalam situasi pertempuran yang penuh dengan dinamika dan kejutan, hal begini kerap terjadi.

Nah, kalau ini benar-benar terjadi maka situasinya akan menjadi sangat eskalatif dan akhirnya “memaksa” terjadinya peperangan yang sesungguhnya.

Kita bisa mengatakan bahwa pemicu pertama, keputusan dan perintah resmi untuk melancarkan peperangan adalah merupakan domain politik. Para Panglima Tertinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah yang paling menentukan ~ Kim Jong Un dan Donald Trump. Sedangkan pemicu yang yang kedua sebenarnya menjadi domain militer. Para Kolonel dan para Jenderal, Laksamana dan Marsekal memiliki tanggung jawab penuh agar para komandan bawahannya yang ada di garis depan tidak latah dan tidak melakukan tindakan penting tanpa perintah atasan.

Pertanyaan kunci yang kedua adalah apakah “Perang Korea Ke-2” ini bisa dicegah. Menurut pendapat saya masih bisa. Untuk kepentingan kemanusiaan dan terjaganya perdamaian dan keamanan internasional, perang yang mengerikan itu memang harus dicegah.

Siapa yang bisa dan harus mencegah? Pertama ya pihak Korea Utara dan Amerika Serikat sendiri. Kedua, adalah negara-negara di kawasan Asia Timur, yaitu Korea Selatan, Jepang, Tiongkok dan Rusia. Kebetulan ke empat nerara itu berada dalam “posisi” yang berbeda. Dunia juga tahu bahwa ada kedekatan antara Tiongkok dan Rusia terhadap Korea Utara. Sebaliknya, ada kepentingan bersama antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang dalam kaitan ini.

Pihak ketiga adalah negara-negara kunci di kawasan Asia yang lebih luas (greater East Asia), seperti ASEAN dan Australia. Sedangkan yang keempat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah PBB, terutama Dewan Keamanan PBB.

Saya mengamati Tiongkok telah berusaha untuk “mengingatkan”; Korea Utara sekaligus Amerika Serikat, tetapi diplomasi dan langkah nyata Tiongkok terhadap Korea Utara untuk tidak sangat provokatif harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Di dunia ini tak ada negara selain Tiongkok yang paling tepat untuk berbicara dengan Korea Utara. Netralitas Tiongkok jika terjadi perang terbuka antara Korea Utara dan Amerika Serikat tidak cukup.

Di sisi lain, negara-negara sekutu keamanan Amerika Serikat, seperti Korea Selatan, Jepang dan Australia juga tak cukup hanya menyampaikan dukungannya terhadap Amerika Serikat, tetapi sejauh mungkin harus ikut mencegah terjadinya perang terbuka.

ASEAN, organisasi kawasan yang telah terbukti kesuksesannya dalam sejarah, juga harus proaktif dan ikut mencari solusi yang tepat. ASEAN tak boleh bersikap abstain dan pasif.

Saya berpendapat, ASEAN bisa mendesak Korea Utara untuk berhenti melakukan provokasi yang amat membahayakan. Di sisi lain, ASEAN, dengan kedekatannya dengan Amerika Serikat, juga bisa ikut mendesak Amerika Serikat untuk tidak over react.

Khusus PBB, saya mengamati ketika selama 10 tahun saya aktif dalam hubungan internasional, Dewan Keamanan PBB sering terlambat dan kurang konklusif dalam upaya mencegah dan melerai peperangan yang terjadi di berbagai kawasan global. Pernyataan Sekjen PBB yang efektif dan tajam diperlukan, meskipun lembaga dunia itu tak boleh hanya sebatas mengeluarkan pernyataan belaka.

*)Presiden RI ke-6 (2004-2014) dan Ketua Umum Partai Demokrat

Artikel ini telah terbit di Harian Rakyat Merdeka, Senin 14/08/2017