Langkah Blunder Kelompok FW

Oleh: Bobby Batubara*)

Pasca Pelaporan ke kepolisian oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kasus fitnah pengacara Firman Wijaya, banyak pihak menganggap sebenarnya tidak layak, sekelas Firman Wijaya ditanggapi oleh Presiden RI ke-6 SBY. Tetapi demi tegaknya keadilan dan justru di hari-hari selanjutnya, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak SBY atas pembelajaran demokrasi, agar kasus fitnah harus dituntaskan, dengan penegakkan hukum melalui laporan ke kepolisian.

Sesungguhnya, melihat latar belakang FW, dalam perjalanan kariernya, seorang FW tumbuh dari perkawanan dengan Anas Urbaningrum, Mirwan Amir dan beberapa lainnya. Mereka adalah kelompok kecil yang pernah menjadi fungsionaris Partai Demokrat. Mereka menjadi kelompok yang berkuasa di saat AU terpilih menjadi Ketua Umum PD. Lalu menjadi kecil kembali ketika beberapa dari mereka menjadi tersangka dalam beberapa kasus korupsi.

https://www.merdeka.com/politik/merancang-fitnah-sby-dari-lapas-sukamiskin.html  dan http://www.demokrat.or.id/2018/02/dendam-anas-urbaningrum-setnov-justice-collaborator-dan-skenario-fitnah-sby/

Seharusnya, sejarah masa lalu mereka jadikan pedoman hidup. Dijadikan pegangan langkah ke depan. Tetapi sepertinya justru langkah kecil yang dilakukan FW (beserta Gde Pasek-Tri dengan twitnya) terkesan berharap mendapat sebuah lompatan besar dengan menyeret nama besar SBY dan nama besar Partai Demokrat, kini menjadi terbalik. Karena, walaupun Pak SBY mengatakan It’s My War, tetapi rupanya tidak dapat membendung reaksi kader partai Demokrat terhadap FW beserta kelompok kecilnya. Terjadi gelombang protes seluruh fungsionaris Partai Demokrat dari Aceh hingga Papua.

Kali ini Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum SBY solid dan kompak. Dengan santun dan cerdas serta kompak melawan aneka serangan dari pihak luar. Blunder FW dan kelompok kecilnya justru dapat menjadi trigger (pelatuk) atas kekompakan seluruh kader partai Demokrat. Berbeda sekali di saat AU menjadi Ketua Umum. Jauh sekali berbeda.

http://lintasgayo.co/2018/02/07/reaksi-ketua-demokrat-bireuen-soal-fitnah-yang-dialami-sby  dan http://www.demokrat.or.id/2018/02/tagar-kamibersamasby-membahana-di-twitland-netizen-this-is-our-war-too/  dan http://republiknews.co.id/politik/terganggu-dengan-pernyataan-pengacara-novanto-dpd-demokrat-sulsel-tunjukkan-salam-perlawanan/  dan http://www.rakyatta.co.id/2018/02/06/sby-disebut-ada-di-pusaran-kasus-e-ktp-sdk-kita-kompak-dan-kuat/  dan http://www.papuabangkit.com/2018/02/06/demokrat-papua-mengutuk-keras-fitnah-terhadap-sby/  dan http://www.demokrat.or.id/2018/02/demokrat-malaysia-tegaskan-sangat-keji-menuduh-sby-intervensi-e-ktp/  dan http://www.jawapos.com/read/2018/02/06/186736/demokrat-jatim-dukung-sby-laporkan-firman-wijaya.

Kini terlihat, kasus fitnah FW malah menjadi pintu masuk mengungkap apa sesungguhnya di kasus E-KTP dan beberapa kasus lainnya.

Seperti misalnya, terjadi juga dalam fakta persidangan, ucapan saudara Setnov tentang http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/31/p3ee79440-kasus-ktpel-mengapa-setnov-ingin-kesaksian-ganjar  atau http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/07/kpk-mulai-kembangkan-penyelidikan-kasus-e-ktp-ke-menteri-puan-maharani  atau http://www.viva.co.id/berita/nasional/1005099-ganjar-akui-laporkan-proyek-e-ktp-ke-puan-maharani.

Sepertinya Partai Demokrat perlahan-lahan tapi pasti menunjukkan kepada masyarakat, ke mana sebenarnya fakta hukum kasus-kasus korupsi seperti E-KTP ini. Para fungsionaris DPP dengan berbagai ahli-ahli hukum, dan fungsionaris berpengalaman akan memainkan keahliannya masing-masing dengan kompak untuk terus bergerak dan mengawal perjalanan hukum kasus-kasus korupsi serta opini yang berkembang.

https://www.satukanindonesia.com/2018/02/07/ketum-peradi-ajak-semua-advokat-lawan-kriminalisasi-advokat/ Siapakah Juniver Girsang? http://www.demokrat.or.id/2018/02/saya-sangat-tergelitik-dengan-pernyataan-ketum-peradi-ini/

Situasi politik nasional di tahun kompetisi 2018 menuju 2019 ini, justru akan semakin terang benderang. Selayaknya Partai Demokrat terus mendesak membuka mata masyarakat, ke mana sebenarnya arah hukum kasus-kasus korupsi.

https://news.detik.com/read/2018/02/08/181556/3857560/10/sby-dan-ibas-dikait-kaitkan-di-kasus-e-ktp-kpk-tidak-ada-data-itu

Sekalipun opini yang berkembang bahwa media mainstream tidak berimbang dalam pemberitaan, oknum-oknum di lingkar kekuasaan mencoba membelokkan opini, tetapi fakta-fakta yang akan terungkap tidak akan mampu menutup mata dan telinga masyarakat.

*) Sekretaris Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur