Ketua Umum KNPI: Pemerintah Malu-malu dalam Nota Keuangan 2018

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam menyambut HUT RI ke 72 Tahun sekaligus menyampaikan pidato keuangan RAPBN 2018 di Gedung DPR-MPR, hari ini, Rabu (16/8/2017).Menyikapi hal itu, DPP KNPI mengapresiasi optimisme pemerintah yang tergambar dalam nota keuangan RAPBN 2018 yang disampaikan.

“Namun kami menilai pemerintah masih malu-malu menetapkan indikator makro. Sebenarnya pemerintah bisa lakukan lebih dari itu,” kata Ketua Umum DPP KNPI Rifai Darus melalui keterangan persnya, hari ini.

Menurut Rifai Darus (yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat), dalam pidato Nota Keuangan Pemerintah yang disampaikan Presiden, penerimaan negara dari sektor pajak ditarget sebesar Rp1.609,38 Triliun dan defisit anggaran sebesar Rp325,9 Triliun atau sebesar 2,19 % dari PDB. Itu artinya, PDB kita di tahun 2018 diasumsikan sebesar Rp15.500 Triliun. Idealnya pemerintah mampu meningkatkan tax ratio lebih dari 14 persen dari PDB kita untuk menggenjot sisi penerimaan negara dari sektor pajak. Karena sejak 2014 tax ratio kita tidak beranjak dari 12 %. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan program tax amnesti yang artinya pemerintah punya data ditambah lagi pemberlakuan Perpu No 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengakses data keuangan para wajib pajak baik secara koorporasi maupun orang pribadi.

“Jadi mengapa pemerintah masih malu-malu dalam menetapkan targer penerimaan pajak?” Rifai Darus menanyakan.

Masih menurut Rifai Darus, dengan tax ratio yang sedikit lebih besar dibandingkan tahun lalu tentunya akan memberikan ruang fiskal yang besar bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Sekarang ini mulai terasa bahwa pemerintah mulai mampu mengendalikan harga, seperti harga BBM di Papua sudah sama dengan di Jakarta, harga semen juga turun hampir 50 % di Papua.

“Kami menilai pemerintah bisa melakukan lebih dari itu. Untuk itu kami, DPP KNPI, akan menyiapkan kajian ekonomi untuk menyusun RAPBN 2018 versi Pemuda Indonesia. Kami akan menyampaikannya ke DPR-RI sebagai bentuk tanggung jawab pemuda untuk terlibat aktif dalam menyukses pembangunan nasional,” Rifai Darus mengakhiri pernyataannya.

(rilis/dik)