Kemenkumham Harus Benahi Seluruh Lapas

Simalungun:  Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) RI harus membenahi seluruh Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang ada di Indonesia. Sebab, banyak sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti kondisi bangunan yang memprihatinkan. Begitu jumlah tahanan yang over kafasitas karena ruangan kamar yang terbatas serta kurangnya pembinaan kepada tahanan karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Dorongan ini disampaikan anggota komisi III DPR RI DR Hinca Pandjaitan XIII saat melakukan kerja perseorangan ke LP Pematang Siantar Kelas IIA di Jl Asahan Rabu, (28/2/2018). Kunjungan reses I 2018 tersebut diterima Kepala LP Kelas IIA Pematang Siantar M S Sianturi Bc IP.SH MH didampingi seluruh stafnya. Sedang Hinca Pandjaitan turut didampingi Wakil Walikota P Siantar Togar Sitorus dan Ketua DPRD P Siantar Maruli Tua Hutapea.

Disampaikan Hinca, para narapidana harus diperlakukan manusiawi. Mendapat pelayanan yang layak. Sama halnya dengan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana merupakan keharusan. Untuk itu, sarana dan prasarana hunian harus memadai begitu juga dengan jumlah tenaga SDM yang cukup.

“Kita cukup prihatin dan sangat menyayangkan kondisi sebenarnya. Dimana kondisi bangunan LP Kelas IIA P Siatar yang cukup tua. Jumlah SDM yang sangat sedikit dan narapidana over kapasitas serta minimnya air bersih, ” ujar Hinca Pandjaitan yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat ini.

Untuk itu Hinca berharap perhatian serius dari Kemenkumham melakukan pembenahan menyeluruh.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar MS Sianturi dalam pemaparannya menyebutkan kondisi bangunan LP sudah mulai memprihatinkan karena sejak 1982 hingga saat ini tidak pernah direnovasi. Sama halnya dengan penyediaan air bersih, saat ini LP kesulitan air bersih dan butuh sumur bor.

Begitu terkait jumlah narapidana yang sudah over kapasitas yakni penghuninya berjumlah 1.893 orang sementara kapasitas LP hanya 531 orang. Perlu diketahui, dari 1.893 orang narapidana, 1.131 orang merupakan tahan kasus narkoba.

Keprihatinan itu bukan disitu saja, namun menurut MS Sianturi keterkaitan SDM juga masalah serius. Saat ini, LP Pematang Siantar hanya memiliki tenaga SDM sebanyak 133 orang. Sedangkan yang akan diawasi sebanyak 1.893 orang. Untuk saat ini MS Sianturi mengaku membutuhkan petugas penyuluh 1 orang agama Kristen, 1 orang beragama Islam dan 1 orang beragama Budha.

Di akhir pertemuan, Hinca Pandjaitan XII dari Komisi III DPR RI, membidangi hukum, berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Hinca akan berupaya seluruh keluhan di LP Pematang Siantar akan ditindaklanjuti untuk segera direalisasikan.

(dnaberita/dik)