Jargon Sesat Jalan Tol

Oleh: M.A. Hailuki, MSi*)

Tak kaget kita membaca berita tentang sepinya pengguna jalan tol Trans Jawa. Tak heran kita mengetahui para sopir truk enggan melintasi jalan dengan tarif terlampau mahal.

Tak terkejut pula kita mendengar kabar para pelancong kendaraan pribadi bersuka hati melintasi jalan tol dengan kecepatan tinggi. Karena memang jalan tol bukan diperuntukkan untuk semua golongan. Jalan tol bukanlah bangunan gratis untuk rakyat banyak.

Jalan tol merupakan jalan berbayar yang hanya bisa dilintasi oleh orang-orang yang memiliki uang. Rakyat jelata tak bisa sembarang jalan. Jenis kendaraan yang berhak menggunakan jalan tol pun hanya tertentu jua.

Nah, barulah terperanjat kita begitu tersiar pernyataan diskriminatif Ketua PDI Perjuangan Kota Semarang bahwa yang tak memilih Jokowi tak boleh melintasi jalan tol. “Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol,” ujar Hendrar Prihadi yang juga Walikota Semarang.

Sungguh, ini jargon politik yang sesat menyesatkan !Pernyataan tersebut merupakan cermin dari dangkalnya pemahaman tentang konsepsi pelayanan publik. Sekaligus juga cermin dari rendahnya imajinasi bahasa dan kata-kata dalam memilih jargon politik. Pendek kata, ngaco!

Nalar berpikir demikian tidak hanya menyesatkan, tapi juga membahayakan bagi konsolidasi demokrasi kita. Tak boleh kita anggap remeh pernyataan itu sebagai sebuah lelucon atau sekadar gimmick politik. Karena jargon itu terlontar dari lisan seorang kepala daerah sekaligus pimpinan parpol yang tengah berkuasa.

Jika hanya konstituen Jokowi saja yang berhak menikmati buah pembangunan maka sudah tentu menjadi tragedi diskriminasi massal di negeri ini. Setidaknya akan ada 50 juta jiwa rakyat pendukung Prabowo Subianto yang dilarang melintasi Jalan Tol.

Bayangkan apabila nalar demikian dianut pula oleh yang tidak mendukung Jokowi. Untungnya para pendukung Presiden Soeharto tak pernah melarang pihak yang berseberangan dengannya untuk melintasi jalan tol Jagorawi, jalan tol Dalam Kota, dan fasilitas publik lainnya yang dibangun di masa Orde Baru.

Selama Presiden SBY berkuasa, tak pernah pengikutnya melarang kaum oposan untuk menikmati jalan tol Bali Mandara, jalan layang Kelok Sembilan, jalan layang Pasupati Bandung, jalan tol Suramadu, dan berbagai bandara yang dibangun sepanjang kurun 2004 hingga 2014.

Tingkah polah diskriminatif yang ditunjukkan oleh kubu penguasa bisa dikatakan mengarah kepada tipikal politisi Machiavellian. Yaitu gaya politik yang seenaknya ‘membunuh’ hak orang lain yang berserangan dengannya demi pelanggengan kekuasaan. Sejak berabad-abad silam Machiavelli mengajarkan agar lawan yang menolak tunduk harus dilucuti hak-haknya.

Dalam konsepsi lain, Antonio Gramsci mengatakan hegemoni kekuasaan dibangun dengan cara melestarikan dominasi kelompok berkuasa atas kelompok lainnya melalui pendiktean nilai-nilai. Dengan tujuan, agar pihak yang terdikte tidak merasa tertindas dan menerima pendiktean itu sebagai hal wajar.

Maka sudah saatnya rakyat disadarkan, sudah waktunya rakyat dicerahkan. Kita tak bisa didikte dengan cara-cara hegemonik seperti itu. Jalan Tol bukanlah milik Jokowi, bukan pula milik pendukungnya Jokowi. Tapi milik seluruh rakyat.

Jargon-jargon politik Sesat harus dihentikan. Berkampanyelah dengan keanggunan dan keagungan.

*)Kader muda Partai Demokrat dan Tenaga Ahli DPR-RI