Didik Mukrianto: Jabatan Kabareskrim Harus Dikonsultasikan kepada Presiden

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto memahami Idham Azis sejak dilantik menjadi Kapolri pada 1 November 2019 hingga kini belum menunjuk penggantinya pada jabatan Kabareskrim. Pasalnya, kata dia, tidak mudah menunjuk jabatan penting di kepolisian tersebut serta ada kualifikasi tertentu untuk mengisi jabatan Kabareskrim.

“Saya juga memahami untuk menunjuk dan menetapkan Kabareskrim bukan persoalan yang mudah, karena memang terkait beberapa pejabat-pejabat di Polri tentu punya kualifikasi yang tidak mudah untuk ditentukan,” ujar Didik Mukrianto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Didik, kewenangan menunjuk Kabareskrim menjadi hak Kapolri. Namun, tambahnya, tentu juga tidak terlepas bagaimana Kapolri harus berkonsultasi dengan presiden.

“Betul, kewenangan mengangkat Kabareskrim ada sepenuhnya di tangan Kapolri. Namun, sesuai Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden,” katanya.

Kabar yang beredar terdapat empat nama masuk bursa calon Kabareskrim. Mereka adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Deputi Operasi Polri Irjen Martuani Sormin, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto. Dua nama yang disebut pertama, yakni Irjen Listyo dan Irjen Gatot, kabarnya merupakan calon kuat.

Ketika ditanya hal itu bahwa Irjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon terkuat karena mantan ajudan Presiden Jokowi, Didik menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

“Dengan basis parameter yang terukur, dan dengan menjalankan mekanisme yang berlaku, siapapun yang terpilih adalah figur terbaik untuk membantu Kapolri dalam lingkup tugas di Bareskrim,” pungkasnya

(JurnalBabel.com/dik)