Dari Demos, oleh Demos, dan untuk Demos

Oleh: M. Husni Thamrin*)

Surat dari Kaltim (4)

Dear friends politisi, sebenarnya apa yang kita cari dalam berpolitik? Ingin menjadi pengurus partai? Ingin menjadi anggota parlemen? Ingin menjadi wakil presiden atau presiden? Pasti banyak alasan, ingin menjadi rakyat yang berguna, memberi sumbangan yang terbaik bagi bangsa dan negara, ingin menciptakan keadilan, ingin menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.

Politik selalu berujung pada kepentingan rakyat, menciptakan kebahagiaan bagi rakyat, dengan ujung yang utama adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, soal ekonomi. Menciptakan soal keadilan berujung pada keadilan ekonomi, keadilan mendapat lapangan pekerjaan, keadilan membuka ruang usaha. Membahas soal lingkungan atau perubahan iklim akan berujung tidak terganggunya aktivitas kegiatan ekonomi oleh perubahan iklim atau lingkungan yang semakin rusak yang mengakibatkan lahan pertanian hilang kesuburannya atau hancur akibat pembuangan limbah kimia yang merusak tanah. Ekonomi ujungnya.

Karenanya menjadi sebuah pertanyaan besar kala muncul sebuah pernyataan dari seorang politisi yang seolah ingin membatasi pembahasan dan kritik terhadap program pembangunan dan kondisi ekonomi selama ini, dalam suasana kampanye pemilihan presiden dan pileg 2019, apalagi membahas panjang soal utang negara misalnya. Utang selama ini menjadi salah satu komponen pembiayaan pembangunan. Kala pemasukan negara dari pajak dan impor lebih kecil dari rencana pengeluaran pembangunan maka komponen utang menjadi penyeimbang pengeluaran tersebut. Sederhananya seperti itu. Utang bukanlah komponen yang menyenangkan, banyak analisis mengenai keburukan utang bagi pembangunan jangka panjang. Itu sebabnya saat Presiden SBY memerintah selama 10 tahun ia berupaya mengusahakan melunasi utang terhadap International Monetary Fund (IMF) dan berhasil. Pembangunan lalu dilakukan dengan kalkulasi yang baik, menentukan skala prioritas, meski terkesan lamban tapi yang terpenting pembangunan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan tetap bermanfaat bagi rakyat. Utang tetap tidak bisa dihindari, kemampuan anggaran negara tetap belum bisa menutup semua rencana pembangunan, namun perencanaan dengan menentukan skala prioritas, penentuan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, utang bisa ditekan tidak berlebihan.

Persoalan utang menjadi topik pembicaraan yang menarik. Fokus pembangunan yang sejauh ini dilakukan yang bertumpu utama pada pembangunan infrastruktur disorot dengan komparasi angka pertumbuhan ekonomi yang tidak beranjak maju dari 5% dan jauh dari janji pada kampanye 2014 untuk mengejar target pembangunan dengan angka pertumbuhan 7%, ekonomi tak juga meroket. Utang luar negeri yang terus bertambah dianggap akan menjadi beban yang membelit perekonomian dan generasi ke depan yang akan menghadapinya. Sektor pembangunan ekonomi dengan fenomena yang ada sekarang dianggap sebagai sektor yang terlemah bagi pemerintah untuk memberikan pembenaran terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan selama empat tahun. Satu catatan yang tak boleh dilupakan adalah hanya pertumbuhan ekonomi yang membuat kehidupan lebih baik.

Namun kenyataan yang dihadapi oleh rakyat selama empat tahun terakhir jauh dari janji yang dilontarkan pada kampanye  2014. Perekonomian rakyat kian terpuruk. Janji ekonomi meroket yang dilontarkan pada awal pemerintahan jauh dari kenyataan. Rakyat harus menghadapi harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari yang justru. Harga daging tidak pernah turun dari janji yang dilontarkan akan turun menjadi Rp 80,000/kg. Demikian pula harga kebutuhan pokok lain seperti beras, bawang, cabai maupun ikan misalnya, berbagai harga kebutuhan pokok sehari-hari. Ada yang mengatakan Rp 50.000 cukup untuk kebutuhan belanja selama 3 hari, namun dengan membandingkan harga cabai yang mencapai Rp 35.000 per kilogram, harga beras yang lumayan murah seharga Rp 10.000 per liter, maka Rp 50.000 mungkin hanya cukup satu hari saja. Contoh di bawah ini misalnya kosumsi daging rakyat Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding negara-negara lain, hanya 11 kilogram per tahun, yang dapat diakibatkan harga daging yang tinggi.

Meat consumption per year. (kilograms per person)

US: 120
Australia: 111
Spain: 97
Israel: 96
Canada: 94
Italy: 90
Germany: 88
France: 87
Brazil: 85
UK: 84
Russia: 69
South Africa: 58
China: 58
Saudi: 54
Japan: 45
Turkey: 25
Pakistan: 14
Indonesia: 11
Nigeria: 8
India: 4

(FAO)

Melihat harga kebutuhan pokok sehari-hari yang tinggi tersebut, mungkin kita berpikir bahwa petani akan mendapat keuntungan akibat dari harga tinggi tersebut. Pada kenyataannya petani tetaplah susah karena harga kebutuhan pokok yang tinggi di pasar tidak mereka nikmati. Sementara itu sehari-hari para petani ini pun menjadi konsumen dari berbagai kebutuhan pokok yang lain, di samping harga bibit pertanian yang tinggi dan susah diperoleh. Pupuk yang juga berharga mahal, memberikan tambahan yang tinggi terhadap ongkos produksi petani.

Oleh karena itu dalam proses kompetisi kepemimpinan yang tengah terjadi sekarang, untuk memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia lebih maju dibandingkan yang tengah terjadi sekarang, pembahasan dan pemaparan tentang persoalan ekonomi dan solusi yang ditawarkan dan akan dijalankan oleh calon pemimpin tersebut menjadi penting. Jika tak dibahas maka ditakutkan seperti pepatah mengatakan “akan membeli kucing dalam karung.” Hal ini dikarenakan mengingat kembali tujuan utama dari kompetisi politik dan politik itu sendiri adalah memberikan perubahan terhadap nasib rakyat dan berbuah petumbuhan serta kemakmuran bagi rakyat. Calon presiden dan wakil presiden yang kelak terpilih harus benar-benar menjadikan program ekonomi sebagai pilar utama pembangunan mereka. Bukan berarti program program lain seperti penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, tidak penting tetapi keadilan pertama yang diinginkan rakyat umumnya adalah keadilan dibidang ekonomi dan kemakmuran ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran pada ujungnya akan menjadi isu utama dari ancaman terhadap keamanan.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya terkait dengan petani yang pada kenyataannya tidak mendapat manfaat lebih dari kenaikan harga di tingkat konsumen, merupakan sebuah benang kusut sektor pertanian yang harus mendapat penanganan serius.  Selama ini yang dikeluhkan para petani  adalah sulitnya mendapat bibit yang baik dan pupuk dengan mudah. Ketersediaan pupuk dengan mudah, dapat dijangkau dan murah harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya tetap memberikan insentif pada sektor pertanian, menyediakan subsidi pupuk dan mempermudah petani untuk memperolehnya. Selain itu seperti yang selama ini menjadi isu penting adalah masuknya berbagai produk impor pertanian dengan membabi-buta. pemerintah tak harus serta mert mencanangkan program stop impor begitu saja, karena memang ada kelompok masyarakat yang masih dan membutuhkan beberapa produk pertanian impor, namun pemerintah harus mengatur mekanisme impor sehingga tidak merugikan petani. Impor beras misalnya tidak boleh dilakukan pada saat petani sedang bersiap untuk melangsungkan panen, karena akan merugikan dan membuat lemahnya harga jual yang didapat oleh para petani lokal akibat supply produk yang membanjiri pasar.

Contoh yang lain pada sektor perikanan, untuk memudahkan dan memperlancar nelayan melaut mencari ikan, tak hanya perlu akan tersedianya kapal penangkap ikan yang murah tetapi juga bahan bakar solar yang dibutuhkan nelayan utk melaut, harus dapat diperoleh dengan mudah dan harga yang terjangkau, dengan memperbanyak pompa bensin dan solar di perkampungan nelayan misalnya.

Sektor UMKM juga patut mendapat prioritas utama. Sektor UMKM inilah pada saat Indonesia terkena krisis 1998 yang mampu bertahan dengan baik dan mendorong pemulihan ekonomi. Keringanan pajak terhadap sektor UMKM harus tetap diberikan, demikian pula pada kemudahan ekspor produksi yang mereka hasilkan ataupun impor bahan baku yang masih mereka butuhkan. Selain itu pemerintah juga perlu mengkaji ulang tarif listrik untuk sektor UMKM sehingga tidak memberikan beban bagi ongkos produksi mereka. Sekaligus meninjau kembali harga tarif listrik untuk keluarga kecil seperti buruh ataupun kuli infrastruktur.

Sektor Infrastruktur merupakan sektor penting yang harus diperbaiki. Infrastruktur  yang baik akan membantu mobilitas masyarakat dan mendorong geraknya perekonomian. Namun pembangunan infrastruktur taklah harus dengan mengabaikan sektor yang lain. Infrastruktur yang harus mendapat prioritas sebaiknya infrastruktur  pedesaan yang akan menunjang geliat perekonomian pedesaan, yang nantinya akan menghubungkan desa dengan kota. Desa harus memiliki infrastruktur yang baik yang menghubungkan desa sebagai lumbung penghasil beras atau produk pertanian lain seperti sayur, bawang, atau cabai dengan pasar, dengan kota sebagai pasar dengan lebih cepat, tanpa terhambat yang mengakibatkan cabai yang selesai dipanen segera diperoleh konsumen dan tidak membusuk di pedesaan.

Berbagai prioritas pembangunan yang harus diambil pada periode 2019-2024 sebenarnya telah tersusun dengan baik dalam 14 program prioritas yang dikampanyekan oleh Partai Demokrat, sebagai janji Partai Demokrat kepada rakyat, yang mungkin bisa juga dipakai sebagai bahan dasar bagi calon presiden dan pemerintahannya yang akan terpilih April 2019 nanti.

Satu catatan penting yang harus diperhatikan adalah pemerintah harus menempatkan pilar pembangunan ekonomi sebagai pokok sasaran. Pembangunan di sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, keamanan, penegakan hukum, sektor energi dan sebagainya harus mengacu pada program untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.  Seperti yang telah diuraikan terkait sektor infrastruktur dan pedesaan misalnya, sektor pendidikan pun harus mampu menciptakan kurikulum yang menghasilkan lulusan pendidikan sekolah yang siap terjun ke dunia usaha, selain pemerintah juga harus berupaya utk memberikan kemudahan bagi dunia usaha berkembang, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam politik kita mendengar istilah vox puli vox dei, harus mendengarkan apa yang menjadi suara dan keinginan rakyat. Dari demos, oleh demos, dan untuk demos. Dari rakyat, proses yang dilakukan oleh rakyat dan berguna untuk rakyat.

6 Februari 2019

*)Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat, No. Urut 4 untuk Dapil Kalimantan Timur