Benarkah Reshuffle Kabinet Jawaban atas Semua Kegagalan Pemerintah?

Oleh: Ferdinand Hutahaean*)

Jagad Indonesia menjelang perayaan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus kembali disuguhi akrobat pemerintahan sebagai jawaban atas lemah, letih, lesunya (meminjam istilah iklan sebuah produk jamu) ekonomi bangsa. Akrobat politik itu bertajuk reshuffle kabinet atau pergantian menteri. Seperti dalam sepak bola, ada pergantian pemain. Meski reshuffle adalah hak prerogratif presiden, namun sungguh tak elok 4 kali reshuffle dalam 3 tahun pemerintahan.

Untuk apa sesungguhnya reshuffle kabinet kali ini? Benarkah ini untuk kebutuhan bangsa? Atau hanya untuk memuaskan ekspektasi kekuasaan seorang presiden belaka? Dan benarkah reshuffle menjadi jawaban atas semua kegagalan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi?

Saya pun tidak tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran presiden. Saya hanya mencoba melihat dan menganalisis serta mungkin memberi solusi kepada pemerintah. Solusi ini menjadi sangat perlu supaya saya atau kita tidak dituduh nyinyir atau cuma ribut saja tanpa mampu memberi solusi.

Kegagalan pemerintah menumbuhkan ekonomi adalah fakta nyata ketidakmampuan kabinet dalam menyusun agenda dan program serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat, pro pengentasan kemiskinan dan pro pertumbuhan tenaga kerja. Pertanyaannya, mengapa kabinet tidak mampu? Ini tentu ada beberapa jawaban.

Pertama mungkin saja pimpinan kabinet atau presiden tidak punya atau tidak mampu menuangkan garis kebijakan yang akurat menjawab kebutuhan bangsa. Kedua, mungkin presiden tidak cakap memilih menteri yang cakap bekerja. Ketiga, presiden salah kebijakan sehingga kabinet yang dipimpin pun salah arah dan sesat di jalan lurus.

Bila membandingkan dengan negara-negara regional dan negara berkembang, Indonesia adalah salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya stagnan bahkan merosot. Filipina misalnya tumbuh di angka 6,9%. Vietnam tumbuh 6,3%, Kamboja 6,9%, Myanmar 6,9%. Itu sedikit negara dekat yang bisa kita bandingkan, tidak usah jauh-jauh ke Benua Afrika atau Eropa. Malu kita. Kejauhan itu. Kita bandingkan saja dengan tetangga kita. Sementara pemerintah cuma berani membanding-bandingkan rasio utang dengan PDB Amerika, Jepang, atau Prancis yang memang sangat tinggi.

Terlalu munafik pemerintah ini hanya menyampaikan angka rasio hutang dengan PDB tapi tidak menyuguhkan data berapa pendapatan Negara Amerika, Prancis, dan Jepang sebagai negara industri. Janganlah rakyat ini disuguhi angka-angka sebelah tanpa menyuguhkan data lainnya supaya berimbang dan rakyat mengerti secara utuh. Meski Amerika, Jepang dan Prancis tinggi rasio utangnya, namun pendapatan negara mereka sangat memenuhi untuk membayar utang tersebut bahkan mampu menjadi negara investor. Faktanya, Amerika, Jepang dan Prancis dirayu-rayu oleh Pemerintahan Jokowi agar berinvestasi di Indonesia. Itu artinya, Indonesia sadar bahwa Amerika, Jepang dan Prancis adalah negara kaya. Lantas Indonesia di mana posisinya? Hm… saya cuma bisa geleng-geleng kepala sekarang. Padahal dulu, era SBY, kita bahkan telah mampu melunasi utang di IMF dan menjadi investor di IMF senilai 2 miliar Dolar Amerika.

Kembali kepada isu reshuffle, benarkah semua kegagalan ini jawabannya adalah reshuffle kabinet? Kira-kira berapa kali lagi Jokowi akan melakukan reshuffle hingga berakhir pemerintahannya 2019 nanti? Saya jadi berpikir, kasihan menteri-menteri itu dikorbankan, dijadikan tumbal kegagalan pemimpinnya, diganti dengan stigma tidak cakap bekerja, atau cuma sekadar digeser-geser entah karena menteri tersebut mampu urus apa saja, atau, ah… entahlah.

Bagi saya, dari kacamata saya, semua kegagalan ini yang pertama bertumpu pada kapasitas presiden yang memimpin kabinet. Kedua, tidak kompaknya kabinet, ketiga kebijakan yang salah, tidak tepat dan tidak punya skala prioritas. Akhirnya besar pasak dari tiang, nafsu besar tenaga kurang–kembali saya meminjam istilah iklan sebuah produk jamu.

Lantas apa solusi bagi kita? Sebaiknya presiden tidak terlalu rajin reshuffle. Kerja, fokus pada hal penting bukan cuma sekedar bagi-bagi sepeda, kartu-kartuan dan sertifikat. Lakukan yang berguna bagi bangsa. Potong anggaran supaya defisit tidak melebar, prioritas membangun dan meningkatkan daya beli dengan subsidi dan stimulus. Jangan cuma mikirin tol yang tak begitu urgent untuk saat ini.

Saya pikir mengganti menteri tidak akan menolong apa pun dari semua kegagalan ini karena memang negara sesungguhnya telah salah arah dan salah kebijakan. Revisi program, itu solusi dari keterpurukan ini.

Atau mungkin solusi cerdasnya adalah mengganti presiden? Ah… entahlah!

Jakarta, 15 Agustus 2017

*)Pimpinan Rumah Amanah Rakyat