Benarkah Hutang Bengkak Era Soeharto dan SBY?

Menjawab “Tulisan Ngigau” Erizeli Bandaro

Oleh: Ferdinand Hutahaean*)

Saya sebetulnya tidak terlalu ingin menanggapi seorang Erizeli Bandaro, yang selama ini rajin menulis dengan bahasa-bahasa hiperbola, terkesan berhalusinasi dan bahkan cenderung tulisannya hanya tulisan seseorang yang sedang mengigau. Mungkin tulisan Erizeli Bandaro selama ini bermuatan sakit hati kepada era Soeharto dan era SBY. Tapi entah mengapa sakit hati kepada era Soeharto dan era SBY, era yang kalau tidak salah membesarkan bisnis Erizeli di sektor migas.

Tapi sudahlah, kita tidak akan membahas siapa Erizeli, tapi kita akan mengulas tulisan Erizeli Bandaro yang berjudul “Hutang Kita Bengkak di Era Soeharto dan SBY, Perjuangan Gerakan Moral Jokowi”.

Selama ini, saya jujur, tidak pernah tertarik membaca tulisan Erizeli yang selalu bernada puja puji terhadap rezim Jokowi. Ibarat kata, andai Jokowi pun meludah, mungkin Erizeli akan menampungnya dan menyimpannya sebagai hiasan indah, syukur-syukur tidak diminumnya.

Artikel yang kemudian beredar itu pun hinggap mampir di ponsel saya. Saya baca dengan dahi berkerut karena ternyata Erizeli minim pemahaman tentang Orde Soeharto, dan minus pemahaman tentang era SBY. Angka-angka yang disampaikan oleh Erizeli tidak lebih dari sebuah halusinasi dan bahkan fitnah kosong seorang tua yang berusia mendekati lanjut.

Di mana saja letak kebohongan dan kekosongan pemahaman itu? Mari kita ulas satu per satu.

Pertama, ketidakpahaman Erizeli Bandaro tentang era Soeharto. Erizeli tanpa merasa malu menyebutkan Era Soeharto busuk dan kebohongan. Erizeli juga menyebutkan bahwa 30% hutang era Soeharto habis dikorup. Pernyataan berlebihan dan tanpa fakta. Bahkan Erizeli tanpa data menyebut beban masalah yang ditinggalkan Soeharto sebesar Rp3000 Trilliun. Entah data apa dan dari mana Erizeli menyebut hal tersebut. Satu-satunya yang bisa membenarkan itu adalah, bahwa Erizeli mungkin bagian dari penebar hoax. Itu hoax, tanpa data dan cuma berbasis pada ingin memuja-muji era Jokowi, entah mungkin Erizeli berharap menjadi pejabat seperti yang lain yang memuja-muji Jokowi kemudian diangkat jadi pejabat. Andai yang disebut Erizeli tentang semua busuk, nol dan bohong itu benar, mungkin Erizeli tidak bisa menikmati kesenangan dengan harta dan bisnis seperti sekarang. Dan semua itu bukan terjadi pada era Jokowi, tapi pada era sebelumnya.

Kedua, kebencian Erizeli terhadap era SBY dan ingin mencitrakan Jokowi sedang berjuang secara moral memperbaiki kerusakan bangsa berujung pada kebohongan Erizeli menyampaikan data. Kebohongan terbodoh pertama adalah menyatakan SBY, demi mempertahankan kekuasaannya, membakar Rp3000 Trilliun untuk subsidi. Maksudnya adalah subsidi terhadap minyak, gas dan listrik. Betapa minusnya pemahaman Erizeli tentang subsidi ini, dan tampaknya Erizeli seorang yang anti-subsidi, anti-rakyat miskin. Subsidi yang diberikan oleh SBY selama 10 tahun tidak benar menghabiskan Rp3000 Trilliun. Erizeli tampaknya lupa atau mungkin sudah pikun atau bahkan tak tahu sama sekali bahwa dari estafet kepemimpinan Mega ke SBY, APBN kita berada di kisaran Rp400an Trilliun. SBY kemudian sukses meningkatkan APBN hingga 4 kali lipatnya dengan tetap memberikan subsidi dan membangun infrastruktur.

Erizeli mungkin tidak tahu bahwa Bandara Internasional di Padang dan Kelok Sembilan di Sumatera Barat dibangun era SBY. Itu kampung halaman Erizeli. Ditambah infrastruktur lainnya seperti jalan Tol Cipali, Tol Bandara di atas laut di Bali dan banyak ruas jalan tol lainnya. Waduk dibangun, jalan dibangun dan bandara baru dibangun. Apakah semua ini diabaikan seorang Erizeli di hari tuanya hanya karena ingin memuja muji Jokowi?

Mungkin perlu saya sampaikan sedikit data kepada Erizeli tentang infrastruktur yang dibangun 10 tahun SBY, supaya memory Erizeli di usiamya yang makin tua terbuka. Panjang jalan dari 372.928 KM menjadi 501.969 KM, Jembatan dari 256.264 M menjadi 422.826 M, Waduk dari 273 buah menjadi 286 buah, Embung dari 809 buah menjadi 1.221 buah. Irigasi dari 5,83 Juta HA menjadi 7,2 Juta HA, belum lagi bandara, tol, rumah sakit, sekolah, pelabuhan, alat utama persenjataan TNI, Gaji PNS TNI POLRI naik, namun tetap masih memberikan subsidi bagi rakyat tidak mampu dalam bentuk BLT, Raskin, Subsidi BBM, Gas dan Listrik, sekolah Sekolah Gratis serta kesehatan Gratis.

Terkait subsidi, Erizeli ini tampaknya kurang memiliki rasa peduli kepada rakyat miskin. Lebih memilih mencabut subsidi dan mengalihkannya membangun jalan tol. Mungkin Erizeli tidak sadar bahwa tidak semua rakyat punya harta kekayaan seperti Erizeli. Punya mobil mewah yang bisa menikmati jalan tol. Adakah manfaat jalan tol bagi warga miskin yang jumlahnya puluhan juta itu? Warga miskin jelas sangat butuh subsidi dan tidak akan mampu bertahan hidup andai BBM, Listrik gas tidak disubsidi di tengah harga minyak dunia USD 120/barel. Erizeli pasti paham dampak tingginya harga minyak dunia ketika SBY memerintah. Bandingkan dengan sekarang harga minyak dunia cuma di kisaran USD 50/barel, tapi Pemerintah Jokowi tidak mampu menurunkan harga-harga barang.

Pembangunan infrastruktur itu perlu, tapi harus berimbang dengan pembangunan manusia. Skala prioritas harus ada, bukan malah membangun infrastruktur ugal-ugalan namun melupakan membangun manusianya. Dampaknya sekarang, jumlah warga miskin bertambah banyak. Inikah perjuangan moral Jokowi? Menambah warga miskin?

Mengenai utang yang disebut-sebut Erizeli bengkak di era Soeharto dan SBY, ini harus diluruskan supaya publik tidak termakan berita hoax dan busuk. Soeharto 32 tahun berhutang sekitar Rp1000 Trilliun. SBY 10 tahun berhutang juga sekitar Rp1000 Trilliun. Bandingkan dengan Jokowi yang hanya 2,5 tahun berhutang lebih dari Rp1000 Trilliun. Bedanya, era SBY berhutang 10 tahun adalah untuk infrastruktur dan subsidi rakyat miskin. Sementara era Jokowi berhutang lebih dari Rp1000 Trilliun entah untuk apa. Subsidi dicabut dan infrastruktur belum jelas karena yang diresmikan Jokowi 2,5 tahun ini masih peninggalan proyek SBY.

Erizeli, dusta apa lagi yang akan kau tulis untuk memuja muji  kegagalan Jokowi?

Jakarta, 18 Agustus 2017