AHY: Setiap Kebijakan Publik Harus Melibatkan Rakyat

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa suara rakyat harus didengarkan dengan baik, rakyat mendapatkan kesempatan untuk terlibat, inklusif dalam sebuah konsep pembangunan bagi diri dan bangsanya. “Pemimpin harus menunjukan good will bahwa dalam setiap rencana panjang apalagi yang sifatnya strategis dan untuk menjawab persoalan rakyat, harus melibatkan rakyat. Siapa itu rakyat? Tentu semua elemen bangsa, dan tidak boleh hanya segelintir elit di Jakarta yang menentukan itu semuanya,” tegas AHY.

Penegasan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri perayaan HUT ke-14 TV One, Dialog Kebangsaan bertajuk “Indonesia Bangkit”, Senin (14/2) malam di Ballroom Bidakara, Jakarta Selatan. Hadir juga sebagai narasumber dalam dialog tersebut Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno.

Lebih lanjut AHY menjelaskan bahwa masyarakat sering tidak dilibatkan secara menyeluruh atau utuh. ”Ada perwakilan mungkin, tapi hanya menjadi formalitas. Sehingga yang seharusnya sebuah kebijakan publik yang diambil dengan penuh keyakinan, walaupun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi memiliki legitimasi yang kuat ketika kebijakan publik itu diambil atas dasar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat utama yang terdampak langsung dari kebijakan-kebijakan publik tersebut,” AHY menambahkan.

“Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Cukup banyak contoh beberapa waktu terakhir ini yang kontroversial karena seolah-olah dalam ruang gelap. Misalnya dalam Rancangan Undang-Undang Ciptaker. Kita sama sekali tidak mempermasalahkan tujuannya besarnya yang baik, membuka lapangan pekerjaan, menciptakan investasi, semuanya bagus, semua pemimpin pasti ingin itu, tetapi ketika ada proses yang aneh, tidak lazim, tiba-tiba tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang matang, dipercepat, diburu-buru, pokoknya ketok palu di tanggal 5 Oktober, itulah mengapa Fraksi Partai Demokrat di DPR RI saya minta untuk walk out dari proses yang kita anggap cacat substansi dan cacat prosedur. Dan ternyata benar, ketika waktu itu banyak yang turun ke jalan, lalu dianggapnya itu mengada-ngada, berlebih-lebihan, padahal saudara-saudara kita, serikat buruh, serikat pekerja ini juga menuntut keadilannya, karena produk Omnibus Law yang dianggap berat sebelah, menjadi dianggap sangat kapitalistik atau neo liberalistik, sedangkan aspirasi dari buruh kita ini, ingin kesejahterannya diperhatikan, masa depannya lebih sustainable dan sebagainya, seolah-olah menjadi tidak begitu penting. Jadi negara untuk semua, tadi yang diucapkan oleh Bung Uceng, tidak bisa diwujudkan dalam situasi dimana partisipasi publik tidak ditempatkan pada posisi yang mulia,” tegas AHY.

Tema Indonesia Bangkit yang diusung oleh TV One dalam acara ini selaras dengan spirit Partai Demokrat, Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit. “Kondisi Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja, akibat pandemi Covid-19 yang cukup berkepanjangan. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang tercinta, semoga semua pihak bisa saling membantu agar kita bisa segera bangkit,” ucap AHY.

“Kita ingin menghadirkan solusi bersama, yang tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua elemen. Walaupun di luar pemerintahan nasional, kami juga mengapresiasi apa yang sudah pemerintah lakukan dengan segala dinamikanya untuk menghadirkan solusi di tengah-tengah masyarakat,” sambung AHY.

Selain menghadirkan para narasumber, dialog juga menghadirkan panelis yaitu Faisal Basri, Effendi Gazali, Zainal Arifin Mochtar, dan Ulama Aa Gym, serta dipandum Pemimpin Redaksi TVOne Karni Ilyas (adt/csa)